Menjadikan Laut sebagai Masa Depan Daerah: Parigi Moutong Dorong Lompatan Besar Perikanan dari Pesisir ke Laut Lepas
Jakarta — Di tengah paradoks panjang garis pantai dan tingginya kemiskinan pesisir, Kabupaten Parigi Moutong memilih menatap laut bukan sekadar sebagai ruang tangkap, melainkan sebagai jalan strategis keluar dari ketertinggalan. Dengan visi menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendorong transformasi besar pembangunan pesisir dari pola tradisional menuju sistem usaha nelayan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Visi tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Parigi Moutong Erwin Burase dalam audiensi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu, 14 Januari 2025, di Jakarta. Audiensi ini menjadi titik temu antara agenda pembangunan daerah dan kebijakan nasional, khususnya dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) serta penguatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
Parigi Moutong memiliki sekitar 512 kilometer garis pantai dengan 149 desa pesisir dari total 278 desa. Namun, selama bertahun-tahun, aktivitas nelayan masih didominasi di wilayah pesisir, sementara potensi laut lepas termasuk komoditas strategis seperti tongkol dan tuna belum tergarap optimal. Di saat yang sama, praktik illegal fishing, termasuk penangkapan ikan menggunakan bom, terus menggerus ekosistem laut dan mempersempit ruang hidup nelayan kecil.
“Kami tidak ingin laut hanya menjadi tempat bertahan hidup. Laut harus menjadi masa depan ekonomi Parigi Moutong, tempat nelayan tumbuh sejahtera dan daerah keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegas Bupati.
Dalam audiensi tersebut, Bupati memaparkan kesiapan daerah mendukung pelaksanaan KNMP secara konkret, mulai dari penyediaan dan pembelian lahan, penganggaran relokasi warga terdampak, hingga koordinasi lintas perangkat daerah yang melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, PUPR, Perumahan, Perindag, serta OPD teknis lainnya. Pemerintah daerah juga mendorong agar pembangunan KNMP tidak berhenti pada satu titik, melainkan menjadi pusat pertumbuhan yang memiliki kawasan penyangga di desa-desa pesisir sekitarnya.
Selain infrastruktur, Pemkab Parigi Moutong menaruh perhatian besar pada perlindungan sosial nelayan, khususnya melalui pendataan nelayan yang akurat dan perluasan program asuransi nelayan. Pendataan ini dinilai krusial agar kebijakan benar-benar menyasar nelayan faktual, bukan sekadar administratif.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan KKP, Mahrus, SSTPi., M.Si., menilai Parigi Moutong sebagai daerah dengan potensi kelautan yang besar dan layak mendapatkan perhatian lebih dalam program nasional.
“Kami melihat Parigi Moutong tidak hanya siap secara lokasi, tetapi juga memiliki komitmen kuat. KKP tidak hanya menghadirkan fisik berupa konstruksi dan alat, tetapi membangun ekosistem usaha nelayan yang berkelanjutan,” ujar Mahrus.
Ia menegaskan, seluruh nelayan di kawasan KNMP wajib tercover asuransi, sementara di luar lokasi tersebut masih tersedia kuota nasional sekitar 250 ribu nelayan yang dapat difasilitasi melalui koperasi nelayan.
Pendataan dilakukan secara partisipatif, melibatkan penyuluh, pemerintah daerah, dan masyarakat, agar perlindungan tepat sasaran dan klaim dapat dipastikan terealisasi.
KKP juga mendorong modernisasi armada dan alat tangkap, mengingat masih banyak nelayan Parigi Moutong yang menggunakan perahu tanpa mesin atau peralatan tradisional.
Modernisasi ini dipadukan dengan perubahan pola kerja nelayan dari individu menjadi terhimpun dalam koperasi agar produktivitas dan pendapatan meningkat secara berkelanjutan.
Dalam pengembangan KNMP, KKP memastikan kehadiran unit-unit usaha yang diformalkan, lengkap dengan manajemen, teknisi, dan pengelola. Operasional kawasan akan didukung pembiayaan melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) KKP dengan bunga rendah, sehingga koperasi mampu mandiri dan profesional.
Untuk menekan biaya operasional nelayan, KKP juga menyiapkan kehadiran Stasiun Pengisian BBM Nelayan (SPBUN) di kawasan KNMP. SPBUN ini dirancang tidak hanya melayani nelayan di satu lokasi, tetapi juga nelayan desa sekitar dan sektor transportasi lainnya, agar secara ekonomi berkelanjutan dan mampu menekan hingga 70 persen biaya operasional nelayan yang selama ini terserap untuk BBM.
Audiensi tersebut turut dihadiri dan didampingi oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, sejumlah Anggota DPRD, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pejabat teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Bagi Parigi Moutong, pertemuan ini bukan sekadar agenda birokrasi. Ini adalah pernyataan arah pembangunan: bahwa laut akan ditempatkan sebagai pusat strategi ekonomi daerah. Dari pesisir ke laut lepas, dari nelayan tradisional ke usaha kolektif yang modern, Parigi Moutong sedang menyiapkan lompatan besar menjadikan laut sebagai ruang harapan, kesejahteraan, dan masa depan.
*Prokopim*
