Kepemimpinan Erwin Burase Tegaskan Tata Kelola Fiskal Adaptif dan Akuntabel di Parigi Moutong


Palu — Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong kembali menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwa belanja daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 hingga Triwulan III telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan.

Kesimpulan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan, yang diserahkan langsung oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tengah kepada Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, Palu, Kamis (9/1/2025).

Penyerahan LHP ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam kerangka tersebut, BPK melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) guna memastikan bahwa pelaksanaan belanja daerah berjalan selaras dengan standar, prinsip, dan regulasi yang berlaku.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhanatara, SE, M.M, ERMAP, CSFA, GRCP, GRCA. dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan kebijakan fiskal yang adaptif, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (pro-growth), serta menjaga keberlanjutan fiskal, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2024–2029.

Berdasarkan hasil audit, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dinilai patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Di bawah kepemimpinan Bupati Erwin Burase, pengelolaan keuangan daerah terus diarahkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan adaptivitas, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut tercermin dari keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK, baik yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke depan.

Meski secara umum dinilai patuh, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan atas beberapa poin temuan sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.

Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima LHP, yang dilakukan oleh perwakilan BPK RI, Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase serta Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong Alfres Tonggiroh.

Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan ini antara lain Kepala Inspektorat Daerah Sakti Lasimpala, Kepala BPKAD Yusrin Usman, Sekretaris DPRD Nur Srikandi Puja, serta sejumlah pejabat teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

*Prokopim*

Popular posts from this blog

Bupati Parigi Moutong Bawa Misi Mulia Pendidikan ke Kementerian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sambut dengan Komitmen Nasional

Image
Jakarta – Perjuangan menghadirkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa kembali diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui jalur diplomasi strategis. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memimpin langsung audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di Gedung A Lantai 2, Ruang Rapat Mendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/10). Audiensi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan representasi dari tekad sebuah daerah untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anaknya, termasuk mereka yang berada jauh di pelosok, di balik lembah, perbukitan, dan bentangan garis pantai sepanjang 510 kilometer yang membentuk karakter geografis Parigi Moutong. Anak-anak yang selama ini berjalan berjam-jam demi bisa duduk di bangku sekolah menjadi inspirasi utama langkah diplomasi ini. Dalam pemaparannya, Bupati Erwin menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan dan prioritas utama pe...
Read more

Wabup Abdul Sahid Tekankan Disiplin ASN, Mulai Evaluasi dari Dinas Pendidikan

Image
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, S.Pd, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kedisiplinan dan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Selasa (29/7/2025), Wabup memimpin langsung apel pagi di halaman Kantor Dinas Pendidikan sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap disiplin pegawai. Apel ini merupakan tindak lanjut dari apel gabungan pada Jumat lalu (25/7/2025) yang dipimpin bersama Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom. Setelah memulai pemantauan dari Dinas Pekerjaan Umum pada hari Senin, Wabup melanjutkan kunjungannya ke Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung kedisiplinan pegawai. Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa budaya kerja yang tertib dan disiplin adalah pondasi bagi birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. _Saya akan konsisten mengecek langsung pelaksanaan kedisiplinan pegawai. Ini adalah bentuk tanggung jawab moril saya kepada masyara...
Read more

Bupati-Wabup Parigi Moutong Pimpin Rapat Kerja Perdana: Tegaskan Komitmen 100 Hari Kerja, Percepatan Layanan Publik, dan Keterbukaan Informasi

Image
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, dan Wakil Bupati H. Abdul Sahid, S.Pd memimpin langsung rapat kerja perdana bersama jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Senin (16/6/2025), bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati. Rapat kerja ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, serta seluruh pejabat administrator dan pengawas. Agenda ini menjadi langkah awal penting untuk menyatukan visi misi pembangunan daerah dan menyelaraskan pelaksanaan program prioritas, sekaligus momentum perkenalan resmi seluruh pimpinan OPD kepada Bupati dan Wakil Bupati. Dalam arahannya, Bupati Erwin Burase menegaskan komitmen kepemimpinannya yang berfokus pada pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan percepatan program pembangunan. Ia menyampaikan sejumlah program strategis 100 hari kerja yang telah dirangkum oleh Sekretaris Daerah, antara lain: 1. Distribusi tabung LPG 3 kg gratis kepada masyarakat, 2. Program Berkah Mingguan di pasar-p...
Read more