Pemda Parigi Moutong Perketat Pengawasan Laut: Staf Ahli Bupati Buka Sosialisasi Pencegahan Illegal Fishing
Upaya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Sosialisasi Pencegahan Illegal Fishing yang resmi dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ir. Lewis, Senin (8/12) di Kantor Bupati.
Dalam laporan panitia dan paparan teknis Dinas Perikanan bersama unsur penegak hukum, kegiatan ini menyoroti tiga persoalan utama yang masih menghambat pengawasan laut, yakni rendahnya pemahaman hukum di tingkat nelayan, masih digunakannya alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan lemahnya pengawasan masyarakat terhadap aktivitas penangkapan ilegal. Karena itu, peningkatan literasi hukum dan kolaborasi antarinstansi menjadi fokus dalam sosialisasi ini.
Para pemateri juga menekankan bahwa illegal fishing bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak langsung pada menurunnya populasi ikan, rusaknya ekosistem karang, hingga hilangnya mata pencaharian nelayan kecil.
Parigi Moutong disebut sebagai salah satu wilayah yang rentan karena memiliki garis pantai panjang dan akses perairan yang terbuka.
Mewakili Bupati, Staf Ahli Ir. Lewis menegaskan bahwa penanganan illegal fishing membutuhkan kesadaran kolektif dan sinergi lintas sektor, mulai dari TNI AL, Polres, pemerintah desa hingga kelompok masyarakat pesisir. Ia menilai edukasi berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat sadar bahwa sumber daya laut bersifat terbatas dan harus dijaga bersama.
“Menjaga laut berarti menjaga masa depan kita,” ujarnya.
Sebagai bagian dari depth issue, pemerintah daerah juga tengah memperkuat kerangka kerja pengawasan berbasis masyarakat serta menjajaki pemanfaatan teknologi sederhana seperti pelaporan cepat dan deteksi dini aktivitas mencurigakan guna menutup celah terjadinya praktik illegal fishing di wilayah perairan Parigi Moutong.
Pemda berharap kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman peserta mengenai ketentuan hukum sekaligus mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam mengawasi kawasan pesisir.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada nelayan kecil di Kabupaten Parigi Moutong.
*Prokopim*
