Gubernur Anwar Hafid Desak Keadilan DBH Nikel, Forum DPRD Penghasil Nikel Resmi Dibentuk: Parigi Moutong Sorot Peran Strategis sebagai Daerah Penyangga Industri

PALU – Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) resmi dibuka di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Minggu (7/12/2025), dengan pesan kuat dari Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., yang menegaskan bahwa ketimpangan dana bagi hasil (DBH) nikel harus dibenahi demi keadilan pembangunan bagi daerah penghasil.

Dalam forum tingkat nasional yang mempertemukan pimpinan DPRD dari lima provinsi penghasil nikel, Anwar memaparkan bahwa pendapatan negara dari industri smelter mencapai Rp200–300 triliun per tahun, namun Sulawesi Tengah hanya menerima Rp222 miliar, jauh di bawah porsi 16 persen yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.

“Kami tidak menuntut 16 persen. Cukup 1 persen saja dari Rp300 triliun itu. Artinya, kita bisa menerima Rp3 triliun per tahun,” tegas Anwar.

Ia mengapresiasi inisiatif Ketua DPRD Sulteng Mohammad Arus Abdul Karim yang menggagas pembentukan FD-PNI, yang menurutnya dapat memperkuat posisi tawar daerah penghasil nikel dalam memperjuangkan skema DBH yang lebih berkeadilan.

Parigi Moutong turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai salah satu wilayah strategis di Sulawesi Tengah yang berfungsi sebagai daerah penyangga mobilitas, logistik, dan konektivitas bagi aktivitas industri tambang lintas kabupaten dan provinsi.

Letak geografis Parigi Moutong yang menghubungkan jalur Morowali, Poso, hingga kawasan utara Sulawesi Tengah membuat daerah ini ikut merasakan tekanan pembangunan, mulai dari beban infrastruktur hingga dinamika sosial ekonomi.

Karena itu, perjuangan terhadap skema DBH yang lebih adil tidak hanya penting bagi daerah tambang langsung, tetapi juga bagi wilayah penyangga yang menopang arus industri secara keseluruhan.

Deklarasi pembentukan FD-PNI disepakati oleh DPRD provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya, dan dibacakan oleh Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda solidaritas antardaerah penghasil nikel.

Forum ini turut dihadiri Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, unsur Forkopimda, kepala daerah, serta akademisi yang menegaskan pentingnya riset, data, dan kajian ilmiah dalam mengawal kebijakan nasional terkait nikel.

Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim menegaskan bahwa FD-PNI akan menjadi ruang kolaborasi permanen untuk mengawal isu DBH, pengawasan lingkungan, hingga perlindungan masyarakat adat.

Menuju Kebijakan DBH yang Lebih Adil dan Berkelanjutan

Gubernur Anwar Hafid menutup sambutannya dengan menyampaikan bahwa perjuangan DBH yang lebih proporsional adalah upaya memperkuat pembangunan di daerah yang menjadi pusat dan penyangga industri nikel nasional.

“Ini bukan soal angka, tetapi soal keberlanjutan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah terdampak,” ujarnya.

Dengan terbentuknya FD-PNI, provinsi penghasil nikel kini memiliki wadah bersama untuk memperkuat suara daerah dalam merumuskan masa depan industri nikel Indonesia yang lebih setara dan berkelanjutan.

*Prokopim*