Bupati Erwin Burase Soroti Minimnya Dukungan Anggaran dan Pelibatan Daerah: “Kami Ingin Diperhatikan, Bukan Sekadar Mengetahui

Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap keterbatasan dukungan anggaran dan lemahnya pelibatan pemerintah daerah dalam sejumlah kebijakan strategis nasional. Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama anggota DPR RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Forkopimda, serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulteng, yang berlangsung di Aula Rapat Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (5/11).

Dalam forum yang membahas isu-isu strategis nasional dan daerah, termasuk kebijakan transfer keuangan serta pembangunan wilayah, Bupati Erwin menegaskan bahwa kebutuhan riil daerah jauh melampaui dukungan anggaran yang diterima saat ini.

“Kita hanya mendapat Rp3,5 miliar dari kebutuhan lebih dari Rp36 miliar. Ini sangat menyedihkan bagi kami yang sedang berjuang memperkuat sektor-sektor pelayanan publik dan ketenagakerjaan daerah,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Menurut Erwin, ketimpangan anggaran ini menjadi hambatan serius dalam memperluas pelayanan dan mengoptimalkan kinerja aparatur di Kabupaten Parigi Moutong. Ia juga menyoroti peningkatan jumlah tenaga kerja daerah yang belum sepenuhnya terakomodasi, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai lebih dari 60 persen di masa mendatang.

Lebih lanjut, Bupati Erwin menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibiayai langsung dari APBN.

“Jika kebijakan PPPK ini dapat berjalan sepenuhnya dari pusat, maka daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk membiayai program-program prioritas lainnya,” ujarnya.

Selain soal anggaran dan tenaga kerja, Erwin juga menyoroti permasalahan pembangunan Sekolah Pengolahan Gizi (SPG) di wilayahnya yang berlangsung tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, termasuk kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Parigi Moutong.

“Kami sama sekali tidak pernah dilibatkan. Bahkan saat terjadi keracunan makanan di Parigi Moutong kami hanya mengetahui setelah kejadian. Padahal pengawasan bahan pangan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Erwin berharap agar pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan daerah dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek strategis nasional. Menurutnya, tanpa pelibatan langsung, pengawasan dan tanggung jawab atas keamanan publik menjadi lemah.

Rapat Banggar yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah itu menjadi momentum penting bagi kepala daerah menyuarakan persoalan mendasar yang dihadapi di lapangan. 

Melalui forum ini, Bupati Erwin Burase menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keseimbangan fiskal dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, agar kebijakan nasional benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat di Parigi Moutong dan seluruh pelosok Sulawesi Tengah.

*Prokopim Setda Parigi Moutong*