Buka Konsultasi Publik I : Wabup Abdul Sahid Tekankan Penyusunan Dokumen RTRW Kali Ini Jangan Sampai Salah
"Saya minta dalam penyusunan Dokumen RTRW jangan Sampai salah, jangan sampai merugikan masyarakat, susun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, " Pesan Wabup Kepada Seluruh Peserta.
"Serahkan kepada teknisi agar tidak salah dalam penyusunan, karena semua himbauan tidak akan ada gunanya jika dalam penyusunan kali ini terjadi kesalahan, saya harap kepada OPD tekhnis bisa memahami, "Jelasnya.
Lanjut Wabup dalam Sambutanya menyampaikan, rencana tata ruang wilayah merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman dalam penataan ruang, arah pembangunan, serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.
Dalam penyempurnaan RTRW secara komprehensif, tanpa perencanaan tata ruang yang baik, pembangunan akan berjalan tanpa arah, menimbulkan konflik pemanfaatan ruang, dan menghambat akselerasi pertumbuhan daerah.
Tentunya revisi RTW dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan tertata, berkelanjutan, inklusif, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat.
saya berharap kegiatan penyusunan dokumen materi teknis ini dapat mengintegrasikan kebutuhan pembangunan aktual, baik sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, maupun jasa, menguatkan mitigasi bencana, memperkuat daya saing wilayah, menjamin kelestarian lingkungan hidup dan memberikan arah yang pasti bagi investasi, sehingga iklim usaha dapat tumbuh sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun parigi moutong dengan penataan ruang yang berperspektif masa depan sehingga ruang wilayah kita tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi ruang kehidupan yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, "pungkasnya.
Kegiatan ini turut melibatkan kehadiran ketua dan wakil ketua komisi III DPRD kabupaten parigi moutong, ketua badan pembentukan peraturan daerah dprd kabupaten parigi moutong, ketua tim tenaga ahli, jajaran kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
