Bangun Sinergi dan Arah Pembangunan: DPRD Parigi Moutong Gelar Paripurna Bahas KUA-PPAS 2026 dan RPJMD 2025–2029
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan DPRD kembali menunjukkan sinergi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal itu tampak dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas KUA-PPAS APBD Tahun 2026 serta pembahasan Raperda tentang RPJMD Tahun 2025–2029, yang digelar di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Parigi Moutong, Senin (11/11).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sayutin Budianto, dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati H. Abdul Sahid mewakili Bupati Erwin Burase, serta para Kepala OPD dan perwakilan instansi terkait.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Abdul Sahid menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal daerah tahun 2026 disusun dengan prinsip efisiensi, pemerataan, dan kesinambungan, serta harus sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Rencana pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pemerintah berkomitmen agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, saran, dan kritik yang dinilai sebagai bentuk pengawasan politik yang konstruktif. Menurutnya, dinamika yang muncul dalam forum paripurna merupakan wujud kematangan demokrasi daerah.
“Kami memandang kritik sebagai energi untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan. Pemerintah terbuka terhadap masukan DPRD karena kita memiliki tujuan yang sama: membangun Parigi Moutong yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.
Sementara itu, pembahasan Raperda RPJMD 2025–2029 menjadi fokus penting dalam paripurna. Dokumen ini akan menjadi peta jalan pembangunan daerah lima tahun ke depan, dengan prioritas pada transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Menutup rapat, Wakil ketua I, Sayutin Budianto menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus dijaga.
“Ruang politik harus menjadi tempat bertemunya ide dan gagasan besar untuk kemajuan daerah. Kita harus bekerja dengan semangat kemitraan dan tanggung jawab,” ujarnya.
Rapat Paripurna ini menandai langkah penting dalam menyatukan arah kebijakan dan semangat pembangunan antara eksekutif dan legislatif. Dengan sinergi yang terbangun, Parigi Moutong meneguhkan komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
