Wabup Abdul Sahid Tegaskan Komitmen Turunkan Stunting: Parigi Moutong Dorong Kolaborasi Lapangan sebagai Kunci Perubahan
Toribulu,– Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali menegaskan keseriusannya dalam upaya menurunkan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Senin (20/10/2025), Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, S.Pd, memimpin langsung Mini Lokakarya Kecamatan di Toribulu, yang merupakan bagian dari agenda evaluasi kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) di seluruh kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Wabup Abdul Sahid membacakan sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, yang menegaskan bahwa stunting bukan sekadar isu kesehatan, tetapi merupakan tantangan pembangunan manusia yang memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi di semua tingkatan pemerintahan.
“Stunting adalah masalah pembangunan manusia. Solusinya harus lintas sektor, lintas budaya, dan dimulai dari keluarga. Kita tidak bisa mengandalkan satu instansi bekerja sendiri,” tegas Wabup saat membacakan sambutan Bupati.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, antara lain Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ir. Lewis, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kartikowati, serta Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Andre Wijaya, ST. Hadir pula unsur Forkopimcam Toribulu, para camat, bidan desa, kader PKK, serta tim pendamping keluarga dari berbagai kecamatan.
Data menunjukkan, prevalensi stunting di Parigi Moutong mengalami tren fluktuatif: 31,7% (2021), turun menjadi 27,4% (2022), sempat naik ke 28,5% (2023), dan kembali menurun ke 22,3% (2024). Pemerintah menargetkan pada 2025 angka ini bisa ditekan di bawah 20%, sejalan dengan upaya nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita tidak sekadar bicara angka, tetapi tentang masa depan anak-anak kita. Setiap satu persen penurunan stunting berarti satu langkah lebih dekat menuju generasi Parigi Moutong yang sehat dan cerdas,” lanjutnya.
Mini lokakarya ini menjadi ruang refleksi dan pembelajaran bersama bagi para tim pendamping keluarga untuk mengidentifikasi hambatan lapangan mulai dari keterbatasan pendamping, rendahnya literasi gizi masyarakat, hingga tantangan sanitasi dan lingkungan.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Wabup, juga disampaikan penetapan sejumlah desa prioritas konvergensi stunting tahun 2026, di antaranya Kecamatan Parigi Utara (Desa Sakinah Jaya), Ampibabo (Desa Tanampedagi), Siniu (9 desa), Tinombo Selatan (9 desa), Taopa (6 desa), dan Moutong (3 desa). Lokasi tersebut akan menjadi fokus penguatan intervensi multisektor dan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Wabup menekankan bahwa sinkronisasi lintas sektor antara DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, PMD, dan Dinas Perumahan menjadi kunci percepatan. “Pendamping keluarga adalah ujung tombak perubahan sosial. Mereka harus dibekali data, keterampilan, dan dukungan lintas dinas agar kerja mereka berdampak langsung,” ujarnya menegaskan. Kegiatan ditutup dengan sesi evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan tekad untuk menjadikan mini lokakarya ini bukan sekadar rutinitas, melainkan momentum memperkuat komitmen bersama menuju zero stunting dan generasi Parigi Moutong yang sehat, cerdas, serta berdaya saing.
Mini Lokakarya Kecamatan bukan hanya forum teknis, melainkan simbol konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal masa depan generasi Parigi Moutong. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis keluarga, upaya menekan stunting kini menjadi gerakan sosial yang menyentuh akar masyarakat hingga ke pelosok desa.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
