Sekda Parigi Moutong Tawarkan Model Ekonomi Desa Berbasis Digital, Bapanas: Layak Jadi Proyek Nasional
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, melalui Sekretaris Daerah Zulfinasran, S.STP., M.A.P., memperkenalkan gagasan inovatif dalam ekosistem distribusi pangan nasional yang berbasis pada penguatan lembaga ekonomi desa dan digitalisasi rantai pasok.
Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Sekda Zulfinasran dalam audiensi bersama Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Rachmi Widiriani, S.P., M.Si., di Kantor Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jakarta. Jum'at (10/10).
Dalam paparannya, Sekda Zulfinasran menggarisbawahi perlunya memangkas panjangnya rantai distribusi pangan yang selama ini merugikan petani dan menyebabkan harga pangan menjadi tidak stabil. Melalui penguatan lembaga ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih, distribusi pangan dapat lebih efisien, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
"Kita ingin membangun sistem yang menempatkan petani pada posisi strategis. Melalui digitalisasi rantai pasok pangan, harga bisa lebih berpihak pada petani tanpa membebani konsumen,” ujar Zulfinasran.
Inovasi tersebut diwujudkan melalui platform digital bernama Gerbang Pangan Indonesia, yang mengintegrasikan petani, pedagang, UMKM, dan lembaga ekonomi desa dalam satu ekosistem digital. Platform ini memungkinkan transaksi komoditas pangan secara langsung, meningkatkan harga jual bagi petani, menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen, dan memberikan data stok pangan secara real-time bagi pemerintah daerah.
Gagasan tersebut mendapat apresiasi langsung dari pihak Bapanas. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Dr. Rachmi Widiriani, menyebut bahwa inisiatif yang dibawa oleh Pemkab Parigi Moutong layak dikembangkan lebih luas, bahkan dijadikan model distribusi pangan nasional.
"Inovasi seperti ini penting untuk memperkuat sistem pangan nasional. Gagasan dari Parigi Moutong menunjukkan bahwa solusi besar juga bisa datang dari daerah. Kami mendorong agar model ini tidak hanya diterapkan lokal, tetapi juga dijadikan proyek skala nasional,” kata Rachmi.
Program ini juga sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Tengah “Berani Murah dan Berani Satu Harga”, serta mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.
Zulfinasran menambahkan bahwa kunci kemandirian ekonomi nasional dimulai dari desa. “Penguatan lembaga ekonomi desa adalah langkah konkret menuju kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Semua berawal dari gerbang desa, untuk Indonesia,” tegasnya.
Dengan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap gagasan ini dapat menjadi bagian integral dari transformasi sistem distribusi pangan nasional yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
Audensi itu juga dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid serta sejumlah OPD lingkup Pemda Parigi Moutong.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*