Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Gelar FGD Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2025–2029
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) tahun 2025–2029. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda pada Rabu (22/10).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Parigi Moutong menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu misi utama dalam program pemerintah dan menjadi bagian dari pencapaian visi Indonesia 2045. Hal ini sejalan dengan lima arahan strategis Presiden Republik Indonesia, yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.
“Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan program, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ujar Abdul Sahid.
Berdasarkan data tahun 2025, Kabupaten Parigi Moutong menempati urutan ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal persentase penduduk miskin, yakni sebesar 13,51 persen. Bahkan, secara jumlah, Parigi Moutong berada di peringkat pertama dibandingkan kabupaten/kota lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa kemiskinan di daerah ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain masalah kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta kurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan percepatan, inovasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur perangkat daerah, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, hingga para stakeholder lainnya,” tambahnya.
Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan seluruh pihak dapat saling berkolaborasi dan memberikan masukan strategis guna menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan program dan kegiatan serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, keserasian, dan transparansi dalam penanggulangan kemiskinan.
“Semoga FGD ini menjadi forum yang interaktif dan produktif untuk mewujudkan dokumen rencana yang mampu menjawab tantangan kemiskinan secara nyata di Kabupaten Parigi Moutong,” pungkas Wakil Bupati.
