SI-KELOR: Lompatan Digital Birokrasi Parigi Moutong, ASN Kini Tak Lagi Terkungkung Administrasi Manual
Di tengah derasnya arus transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengambil langkah strategis dengan meluncurkan aplikasi Sistem Kepegawaian Elektronik (SI-KELOR). Inovasi ini secara resmi dicanangkan oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, dalam momentum pembukaan Rapat Koordinasi Kepegawaian Tingkat Kabupaten, Senin (8/9/2025), di Auditorium Kantor Bupati.
Hadir pula Kepala Analis SDM Aparatur Ahli Madya KANREG BKN IV Makassar, Abdul Rajab Ma’mun, seluruh kepala OPD, camat, hingga lurah, yang menjadi saksi lahirnya babak baru birokrasi Parigi Moutong.
Dalam sambutannya, Abdul Sahid menekankan bahwa SI-KELOR bukan sekadar aplikasi, melainkan simbol modernisasi pelayanan publik di sektor kepegawaian.
“Kehadiran SI-KELOR merupakan langkah maju dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian berbasis digital. ASN kini tidak lagi harus datang ke ibu kota kabupaten untuk mengurus administrasi. Semua bisa dilakukan secara daring, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Melalui SI-KELOR, Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengakses layanan penting seperti pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, hingga proses pensiun, tanpa meninggalkan tugas utama mereka: melayani masyarakat.
Momentum Birokrasi Modern
Wakil Bupati menegaskan, aplikasi ini sejalan dengan visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui Gerbang Desa. Ia menyebut SI-KELOR sebagai implementasi nyata dari program 100 hari kerja sekaligus tonggak lahirnya birokrasi modern yang responsif terhadap tuntutan zaman.
Tidak berhenti pada peluncuran, pemerintah daerah juga akan memperkuat regulasi dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati agar seluruh ASN wajib menggunakan SI-KELOR dalam setiap urusan administrasi kepegawaian.
“Transformasi ini harus menjadi budaya kerja baru. Karena keberhasilan SI-KELOR hanya mungkin tercapai bila didukung komitmen seluruh aparatur,” tegas Abdul Sahid.
Konsolidasi dan Reformasi
Peluncuran aplikasi ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Kepegawaian. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antar-OPD, penyamaan persepsi, serta evaluasi menyeluruh terhadap manajemen ASN.
Abdul Sahid mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak semata soal digitalisasi, tetapi juga soal membangun integritas, kompetensi, dan orientasi pelayanan publik.
“Kita ingin lahir ASN yang berkarakter, adaptif dengan era digital, sekaligus punya kesadaran bahwa pelayanan masyarakat adalah panggilan utama. SI-KELOR hanyalah instrumen, manusianya tetap menjadi kunci,” imbuhnya.
Langkah Parigi Moutong menghadirkan SI-KELOR menjadi cerminan bahwa daerah kini tak lagi tertinggal dalam arus digitalisasi birokrasi nasional. Jika dikelola konsisten, aplikasi ini berpotensi memangkas inefisiensi, mengurangi praktik birokrasi berbelit, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
Dengan semangat reformasi yang dikobarkan Wakil Bupati, Parigi Moutong menegaskan diri bukan hanya sebagai daerah yang bergerak mengikuti zaman, tetapi juga berani melompat menuju birokrasi yang cepat, transparan, dan melayani.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
