Rapat Koordinasi Satgas Terpadu: Upaya Penegakan Hukum Lingkungan di Parigi Moutong

​Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, pada Kamis (18/9). 

​Rakor yang bertempat di Ruang Rapat Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar instansi dalam menanggulangi berbagai persoalan lingkungan yang marak terjadi, seperti illegal fishing, illegal mining, dan illegal logging.

​Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abdul Sahid menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Kita menghadapi tantangan serius terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal. 

Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini,” ujarnya.

​Fokus Utama Penegakan Hukum

​Beberapa isu krusial menjadi sorotan dalam rakor, meliputi ​Penindakan illegal fishing yang merusak ekosistem laut dan pesisir, ​Pencegahan dan penindakan illegal mining yang mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat, ​Penanggulangan illegal logging yang menyebabkan deforestasi serta memicu bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor.

​Melalui rapat ini, diharapkan akan terbentuk langkah-langkah konkret dan terkoordinasi, seperti pembentukan tim monitoring terpadu, peningkatan patroli di wilayah utara dan selatan Parigi Moutong, serta pelaksanaan kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat.

​"Lingkungan hidup adalah warisan kita untuk generasi mendatang. Jangan sampai karena kelalaian kita hari ini, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai pihak, termasuk perwakilan dari TNI, Polri, Kejaksaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan Provinsi, serta unsur masyarakat sipil dan OPD terkait.