Parigi Moutong Perkuat Ketahanan Sosial Lewat Kolaborasi Pemerintah dan Tokoh Masyarakat

Di tengah meningkatnya eskalasi aksi tuntutan massa di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengambil langkah cepat dengan menggelar rapat koordinasi lintas elemen. Agenda ini tidak sekadar seremonial, tetapi merupakan upaya konkret membangun benteng sosial agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu eksternal yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban wilayah.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, berlangsung di lantai II Kantor Bupati. Selasa (2/9/2025) Hadir jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Kapolres, Ketua DPRD, Kajari, serta unsur peradilan agama maupun negeri. Kehadiran lembaga adat, tokoh agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperkuat gambaran bahwa stabilitas daerah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya menjaga kantibmas melalui penguatan persatuan dan kesatuan, dimulai dari lingkup keluarga. “Saya ingin menekankan bahwa ketenteraman dan kedamaian daerah ini berawal dari rumah kita masing-masing. Keluarga adalah benteng pertama agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu dari luar,” ujar Bupati Erwin.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan tokoh adat dan tokoh agama bukan hanya formalitas, tetapi kebutuhan nyata dalam membangun kesadaran kolektif. “Nilai-nilai budaya kita, moralitas agama kita, inilah yang harus menjadi perisai. Dengan itu kita bisa menjaga Parigi Moutong tetap kondusif,” tegasnya.

Selain itu, aparatur sipil negara (ASN) serta perangkat desa disebut sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pemerintah menilai, struktur birokrasi terdekat dengan masyarakat harus berperan aktif sebagai juru penerang, bukan hanya menjalankan administrasi. “Saya minta para ASN dan perangkat desa tidak pasif. Jangan tunggu masalah besar baru turun. Kita harus aktif hadir di tengah masyarakat, memberi pemahaman, dan menenangkan situasi,” kata Bupati.

Dalam konteks nasional, disinformasi dan propaganda lintas wilayah sering dimanfaatkan untuk memperluas basis aksi massa. Karena itu, Bupati mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi korban "importasi isu" dari luar daerah. “Kita tidak boleh terjebak isu yang bukan berasal dari sini. Jangan biarkan Parigi Moutong terpecah hanya karena provokasi eksternal,” pesannya.

Rapat koordinasi tersebut diharapkan menghasilkan satu kesimpulan strategis dan kebijakan bersama. Konsensus ini penting agar seluruh elemen masyarakat memiliki arah yang sama: menjaga Parigi Moutong tetap kondusif, aman, dan damai.

Langkah cepat Pemerintah Daerah Parigi Moutong memperlihatkan keseriusan dalam membangun ketahanan sosial dan politik berbasis lokalitas. Dengan kolaborasi lintas institusi, adat, dan agama, kabupaten ini menegaskan dirinya sebagai daerah yang tidak hanya bertahan dari provokasi eksternal, tetapi juga berdaulat menjaga harmoni internalnya.

*Prokopim Setda Parigi Moutong*