Inflasi Sulawesi Tengah Masuk 10 Besar Nasional, Parigi Moutong Hadirkan Model Penanganan di Akar Rumput
Inflasi kembali menjadi momok serius bagi Sulawesi Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Agustus 2025 laju inflasi di provinsi ini mencapai 3,62 persen year-on-year. Angka itu menempatkan Sulawesi Tengah dalam jajaran 10 besar provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Situasi tersebut sontak direspons Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh bupati dan wali kota, Rabu (3/9/2025), di ruang Polibu, Kantor Gubernur.
Dalam forum itu, Anwar menyoroti tiga daerah penyumbang terbesar inflasi, yakni Tolitoli (5,70 persen), Morowali (5,69 persen), dan Banggai (4,66 persen). Komoditas beras menjadi aktor utama lonjakan harga.
“Tiga daerah ini harus bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng. Kita tidak punya waktu untuk menunda,” tegas Gubernur.
Inflasi, bagi masyarakat kecil, bukan sekadar deret angka di tabel statistik. Ia menembus dapur rumah tangga, menguji daya beli, bahkan berpotensi memantik keresahan sosial. Karena itu, Gubernur mendorong operasi pasar murah hingga ke desa-desa dengan melibatkan Bulog, TNI-Polri, camat, hingga kepala desa.
“Target kita jelas. Dalam tiga bulan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen. Itu hanya bisa dicapai jika semua bergerak bersama,” ujarnya.
Di tengah paparan yang didominasi data, Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, S.STP,M.AP hadir dengan nada berbeda: Ia menegaskan, Pemda Parigi Moutong tidak hanya menunggu instruksi, tetapi bergerak cepat dengan langkah terukur.
Hingga pekan lalu, daerah ini telah menggelar 12 kali pasar murah di Tinombo, Tinombo Selatan, Ampibabo, Siniu, dan Parigi. Tujuannya jelas: memastikan rakyat bisa mengakses beras dan kebutuhan pokok dengan harga wajar di tengah fluktuasi pasar.
Selain itu, Pemda juga meluncurkan program penanaman 10 ribu bibit cabai. Langkah ini diarahkan untuk mengantisipasi lonjakan harga komoditas cabai, yang bersama bawang dan beras selalu menjadi biang inflasi.
“Kami tidak hanya menunggu instruksi. Penanaman cabai sudah berjalan agar pasokan stabil dan harga tidak liar di pasar,” kata Zulfinasran.
Apa yang dilakukan Parigi Moutong memberi pesan penting: mengendalikan inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar sesaat. Kombinasi antara intervensi harga lewat pasar murah dan penguatan produksi pangan lokal justru menghadirkan model penanganan yang lebih berkelanjutan.
Strategi ini menunjukkan bahwa daerah mampu melahirkan solusi berbasis akar rumput, bukan sekadar bergantung pada formula kebijakan provinsi maupun pusat. Dalam perspektif lebih luas, inisiatif Parigi Moutong bisa disebut best practice—sebuah referensi bagi daerah lain untuk melindungi daya beli warganya.
Menutup rapat, Gubernur Anwar Hafid kembali menegaskan peran penting kepala daerah. Distribusi beras PSHP, pengawasan jalur distribusi pangan, pemantauan harga harian, hingga gelaran pasar murah harus dijalankan secara rutin, bukan insidental.
“Stabilitas harga pangan adalah kunci ketenangan rakyat. Jangan beri ruang pada spekulasi distribusi. Kepala daerah harus hadir langsung di tengah masyarakat,” tandasnya.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
