Dokumen RP2KPKPK Jadi Arah Baru Penanganan Kawasan Kumuh di Parigi Moutong

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong meneguhkan langkah serius dalam penanganan kawasan kumuh melalui penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Seminar penyusunan dokumen ini digelar oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Gedung Hotel Anutapura Parigi,  menghadirkan unsur pemerintah desa/kelurahan, instansi lintas sektor, serta para pemangku kepentingan terkait. Jumat (12/9/2025)

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Andri Wijaya, ST, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi tahapan awal dari penyusunan RP2KPKPK yang ditandai dengan ekspose laporan pendahuluan. “Penyusunan dokumen RP2KPKPK diharapkan dapat menjadi dasar pembangunan terutama pada kawasan kumuh, karena di dalamnya memuat gambaran umum, latar belakang, permasalahan, hingga sasaran yang ingin dicapai lintas sektor,” ujarnya.

Wakil Bupati Abdul Sahid, S.Pd, saat membuka kegiatan menekankan bahwa isu perumahan dan permukiman kumuh bukan sekadar persoalan fisik lingkungan. “Ini juga soal sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, RP2KPKPK hadir sebagai dokumen rencana aksi yang komprehensif dan terpadu,” jelasnya.

Abdul Sahid menambahkan, dokumen ini akan memuat strategi, program, dan rencana aksi yang konkret dalam mencegah lahirnya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas permukiman eksisting melalui pemugaran, peremajaan, hingga relokasi terencana. Dengan demikian, RP2KPKPK bukan hanya catatan birokratis, melainkan peta jalan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RP2KPKPK Parigi Moutong juga selaras dengan kebijakan nasional. Pemerintah pusat menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 10.000 hektar dan peremajaan di 10 kawasan perkotaan. Langkah ini mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-11, yakni menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

“Dengan adanya RP2KPKPK, kita memiliki arah yang jelas dan terukur. Nantinya akan tersedia pula payung hukum berupa peraturan bupati agar pelaksanaannya tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar mengikat dan berdaya laksana,” tegas Wabup.

Lebih jauh, RP2KPKPK diyakini akan menjadi instrumen penting untuk melahirkan perencanaan terintegrasi, di mana pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi terlibat secara aktif. Harapannya, rencana aksi yang dihasilkan bukan hanya menyentuh aspek fisik kawasan, tetapi juga memperkuat kualitas hidup masyarakat di dalamnya.

“Ekspose penyusunan RP2KPKPK harus menjadi momentum bersama. Kita ingin mewujudkan rencana aksi yang realistis, kolaboratif, dan berkelanjutan,” tutup Abdul Sahid.

*Prokopim Setda Parigi Moutong*

Popular posts from this blog

Bupati Parigi Moutong Bawa Misi Mulia Pendidikan ke Kementerian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sambut dengan Komitmen Nasional

Image
Jakarta – Perjuangan menghadirkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa kembali diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui jalur diplomasi strategis. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memimpin langsung audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di Gedung A Lantai 2, Ruang Rapat Mendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/10). Audiensi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan representasi dari tekad sebuah daerah untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anaknya, termasuk mereka yang berada jauh di pelosok, di balik lembah, perbukitan, dan bentangan garis pantai sepanjang 510 kilometer yang membentuk karakter geografis Parigi Moutong. Anak-anak yang selama ini berjalan berjam-jam demi bisa duduk di bangku sekolah menjadi inspirasi utama langkah diplomasi ini. Dalam pemaparannya, Bupati Erwin menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan dan prioritas utama pe...
Read more

Gubernur bersama bupati/walikota Sepakati Perjanjian Kerjasama Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Image
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen ini tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura bersama para bupati/walikota se Sulawesi Tengah tentang biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji, bertempat diruker gubernur, pada Senin (23/12/2024). Adapun maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu : sebagai upaya bersama untuk memberikan kepastian biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji dan untuk membantu/memfasilitasi biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji. Ruang lingkupnya, antara lain :  biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji pergi pulang khususnya biaya transportasi udara dan darat dari asrama haji ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ke asrama haji Balikpapan dan biaya konsumsi. Tampak hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sulteng Dr....
Read more

Wabup Abdul Sahid Tekankan Disiplin ASN, Mulai Evaluasi dari Dinas Pendidikan

Image
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, S.Pd, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kedisiplinan dan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Selasa (29/7/2025), Wabup memimpin langsung apel pagi di halaman Kantor Dinas Pendidikan sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap disiplin pegawai. Apel ini merupakan tindak lanjut dari apel gabungan pada Jumat lalu (25/7/2025) yang dipimpin bersama Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom. Setelah memulai pemantauan dari Dinas Pekerjaan Umum pada hari Senin, Wabup melanjutkan kunjungannya ke Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung kedisiplinan pegawai. Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa budaya kerja yang tertib dan disiplin adalah pondasi bagi birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. _Saya akan konsisten mengecek langsung pelaksanaan kedisiplinan pegawai. Ini adalah bentuk tanggung jawab moril saya kepada masyara...
Read more