100 Hari Kerja: Bupati Parigi Moutong Resmikan KRIS, RSUD Buluye Masuk 4 RS Unggulan di Sulteng
Satu lagi tonggak penting pelayanan publik lahir dari Parigi Moutong. Selasa (9/9/2025), Bupati Erwin Burase bersama Wakil Bupati Abdul Sahid meresmikan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Buluye Napoa’e Moutong. Dengan pencapaian ini, RSUD Buluye masuk dalam deretan empat rumah sakit di Sulawesi Tengah yang dinyatakan berintegritas menerapkan KRIS, sebuah standar nasional yang tengah digenjot pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
Langkah ini bukan sekadar formalitas program 100 hari kerja, melainkan jawaban atas kegelisahan publik terhadap akses kesehatan yang selama ini timpang antara pusat kabupaten dan wilayah pinggiran. Dengan KRIS, rumah sakit di pelosok kini mulai sejajar dalam standar layanan dengan rumah sakit besar di perkotaan.
Peresmian ini menandai transisi RSUD Buluye dari sekadar rumah sakit daerah menjadi institusi yang diproyeksikan menuju status tipe C. Namun di balik seremoni pengguntingan pita, tersimpan tanggung jawab besar: menjaga kualitas layanan agar setara dengan standar nasional.
“Dari 43 rumah sakit di Sulawesi Tengah, hanya 4 yang berintegritas dalam penerapan KRIS. RSUD Buluye salah satunya. Ini kepercayaan sekaligus tantangan besar,” tegas Erwin.
Dengan kata lain, predikat ini bukan garis akhir, melainkan pintu masuk menuju level layanan kesehatan yang lebih modern.
Dalam sambutannya, Erwin mengingatkan manajemen RSUD agar tidak lengah. Standar layanan harus dijaga, sebab jika gagal, konsekuensinya berat: pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang rentan, skenario itu akan menjadi mimpi buruk. Tanpa BPJS, pasien terpaksa membayar mandiri, beban ganda bagi keluarga yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Jangan biarkan masyarakat kembali ke masa lalu, ketika berobat berarti menggadaikan harta,” ujar Bupati.
KRIS hanyalah salah satu dari serangkaian terobosan kesehatan yang digenjot dalam 100 hari kerja. Pemerintah daerah juga meluncurkan pemeriksaan kesehatan gratis dengan KTP, ambulans rujukan gratis, dan ambulans pemulangan jenazah gratis.
Kebijakan ini jelas beririsan dengan program “Berani Sehat” milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, memperlihatkan bahwa Parigi Moutong tidak ingin berjalan sendiri, melainkan menyelaraskan langkah dengan agenda pembangunan kesehatan nasional.
Namun Erwin sadar, kebijakan tanpa pengawasan masyarakat rawan diselewengkan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya partisipasi warga:
“Semua program ini adalah hak masyarakat. Jika ada oknum yang coba-coba memungut biaya, segera laporkan. Kami akan evaluasi dan tindak tegas.”
Menariknya, usai meresmikan KRIS, Bupati dan Wakil Bupati juga meninjau Pasar Pangan Murah di area rumah sakit. Narasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan tak bisa dipisahkan dari stabilitas ekonomi. Akses layanan kesehatan akan lebih bermakna jika daya beli masyarakat juga terjaga.
Kehadiran pasar murah di kompleks rumah sakit adalah simbol sinergi: kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan, melindungi masyarakat dari dua tekanan terbesar saat ini — biaya berobat dan inflasi kebutuhan pokok.
Lebih dari sekadar seremoni, peluncuran KRIS di RSUD Buluye Napoa’e adalah pesan politik dan sosial: bahwa kesehatan adalah investasi sosial jangka panjang. Dengan standar layanan yang lebih baik, RSUD ini diharapkan mampu menahan arus pasien keluar daerah, sekaligus mengangkat martabat layanan kesehatan di Parigi Moutong.
“Kesehatan masyarakat adalah prioritas. Pemerintah akan terus evaluasi dan memastikan RSUD Buluye menjadi rumah sakit rujukan yang membanggakan,” pungkas Erwin.
Dalam konteks inilah, peresmian KRIS bukan hanya pencapaian teknis, melainkan simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Sebuah janji bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang untuk mendapatkan hak dasar: sehat dan sejahtera.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
