DPRD dan Pemda Parigi Moutong Bahas Tuntas LHP BPK: Komitmen WTP dan Akuntabilitas Jadi Sorotan

DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar Rapat Paripurna membahas tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun Anggaran 2024, Senin (21/7/2025), di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) atas hasil pembahasan terhadap temuan dan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Taufik Borman, dihadiri para anggota dewan serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekretaris Daerah Zulfinasran, S.STP., M.AP., hadir mewakili eksekutif, menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya sinergi DPRD dan Pemda dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel.

Fokus utama rapat adalah evaluasi dan tindak lanjut atas temuan BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024. Zulfinasran menyampaikan terima kasih atas kerja keras Pansus DPRD dan menegaskan bahwa rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Pembahasan LHP BPK menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan eksternal, meningkatkan transparansi, dan menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Parigi Moutong. Hal ini mencerminkan komitmen Pemda terhadap reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan yang bersih.

Sebagai catatan, opini WTP merupakan pernyataan tertinggi yang diberikan BPK kepada entitas pemerintah yang dinilai telah menyelenggarakan laporan keuangan secara wajar, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pencapaian ini menjadi cermin akuntabilitas keuangan dan disiplin anggaran daerah.

Pemda menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai tenggat waktu, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengelola keuangan, serta menjaga sinergi pengawasan dengan DPRD. “Langkah-langkah ini adalah pijakan menuju kualitas pemerintahan yang lebih baik,” tegas Zulfinasran.

Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari evaluasi bersama untuk menata ulang sistem keuangan daerah secara menyeluruh, sekaligus memperkuat akuntabilitas sebagai fondasi utama pemerintahan modern yang responsif terhadap kebutuhan publik.

Prokopim Setda Parigi Moutong

Popular posts from this blog

Bupati Parigi Moutong Bawa Misi Mulia Pendidikan ke Kementerian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sambut dengan Komitmen Nasional

Gubernur bersama bupati/walikota Sepakati Perjanjian Kerjasama Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Wabup Abdul Sahid Tekankan Disiplin ASN, Mulai Evaluasi dari Dinas Pendidikan