Bupati Erwin Burase Hadiri Kunjungan Menko AHY: Parigi Moutong Siap Dukung Pembangunan Regional
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan dukungan nyata terhadap agenda strategis pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Hal ini ditandai dengan kehadiran langsung Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (9/7/2025).
Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, kunjungan Menko AHY mencakup peninjauan langsung ke Pelabuhan Donggala serta penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
Kehadiran Bupati Erwin Burase bersama kepala daerah lainnya menjadi simbol dukungan terhadap misi besar pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan dan kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia Timur.
“Kita perlu bergerak bersama, membangun kawasan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong siap mendukung langkah-langkah kolaboratif demi percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Erwin Burase usai mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menko AHY.
Dalam sambutannya, Menko AHY menyampaikan bahwa Pelabuhan Donggala memiliki peran vital sebagai simpul konektivitas yang mendorong ekonomi lokal.
"Pelabuhan ini tidak hanya menghubungkan manusia, tetapi juga membuka jalan bagi distribusi sumber daya dan pembangunan ekonomi. Ini adalah kunjungan yang berkesan dan penuh makna,” ujar AHY.
AHY juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh wilayah—termasuk kawasan tertinggal, terpencil, dan rawan bencana. Ia mengungkap rencana rapat koordinasi besar bersama seluruh kepala daerah kawasan Indonesia Timur di Palu, guna menyelaraskan langkah percepatan pembangunan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, AHY juga menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat dan instansi pemerintah, termasuk sertifikat aset barang milik negara (BMN), barang milik daerah (BMD), serta tanah wakaf. Ia menekankan pentingnya legalitas tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan alat pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Sertifikat ini bukan hanya legalitas, tetapi sarana produktif untuk memperkuat ekonomi keluarga. Negara hadir memberi rasa aman,” tegas AHY.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menjelaskan bahwa hingga Juli 2025, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sulawesi Tengah telah mencapai realisasi 95,5% dari total 5.494 bidang tanah. Di Kabupaten Donggala, sebanyak 160 bidang disertifikasi dalam momen tersebut.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengapresiasi keterlibatan pusat dan menilai sertifikasi tanah sebagai bagian dari reformasi agraria yang melindungi hak rakyat.
"Tanah bukan sekadar objek ekonomi, tapi identitas dan masa depan. Sertifikat tanah memberi ketenangan dan membuka akses terhadap pembangunan yang lebih adil,” ucapnya.
Bupati Donggala Vera Elena Laruni yang menjadi tuan rumah kegiatan menyampaikan harapannya agar infrastruktur dasar di wilayahnya segera mendapat perhatian, terutama jalan dan jembatan yang masih sangat terbatas kondisinya.
Dengan kehadiran Bupati Parigi Moutong dan para kepala daerah lainnya, kegiatan ini memperlihatkan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
