Wabup buka Bimtek Penerapan SPM

Sebanyak 91 peserta dari 9 OPD, mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Sinergitas dan Konsolidasi dalam  Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan e-SPM, Rabu (18/6/2025).

Sembilan OPD tersebut itu yaitu Bappelitbangda, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selain itu, turut hadir perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Pemerintahan dan Umum, serta Satpol PP dan Damkar.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari pada 18–20 Juni 2025, di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parimo, Sulawesi Tengah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan,  penerapan SPM merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“SPM adalah urusan wajib dan menjadi hak penyelenggara serta belanja daerah,” katanya.

Sunarti menyebut kegiatan ini penting untuk memastikan semua warga mendapatkan pelayanan dasar yang layak dan merata.
Menurutnya, bimtek ini memperkuat sinergi dan konsolidasi lintas sektor antar perangkat daerah pengampu SPM dengan tujuan meningkatkan kapasitas daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi SPM secara terintegrasi.
Selain itu kata Sunarti, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam kolaborasi pelaksanaan kebijakan pelayanan dasar secara efektif.


Sementara itu Abdul Sahid, Wakil Bupati Parigi Moutong saat membuka kegiatan tersebut mengatakan 
Bahwa bimtek ini penting dilakukan karena menurutnya SPM merupakan amanah dari UU no 23 tahun 2014 yang memerintahkan pemerintahan daerah untuk memberikan layanan  secara maksimal kepada seluruh warga negara yang berhak dan memastikan pelaksanaan SPM

 “Kegiatan ini penting dilaksanakan dengan tujuan memperkuat sinergi dan konsolidasi tiap sektor” ucapnya
 
 Ia menambahkan, standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk setiap warga negara. 

standar pelayanan minimal ini merupakan ukuran minimal yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan pemerintahan.
 
adapun jenis pelayanan standar pelayanan minimal mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.  standar pelayanan minimal juga menetapkan standar mutu pelayanan yang berkualitas. dan memastikan pelayanan dasar diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Popular posts from this blog

Bupati Parigi Moutong Bawa Misi Mulia Pendidikan ke Kementerian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sambut dengan Komitmen Nasional

Image
Jakarta – Perjuangan menghadirkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa kembali diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui jalur diplomasi strategis. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memimpin langsung audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di Gedung A Lantai 2, Ruang Rapat Mendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/10). Audiensi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan representasi dari tekad sebuah daerah untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anaknya, termasuk mereka yang berada jauh di pelosok, di balik lembah, perbukitan, dan bentangan garis pantai sepanjang 510 kilometer yang membentuk karakter geografis Parigi Moutong. Anak-anak yang selama ini berjalan berjam-jam demi bisa duduk di bangku sekolah menjadi inspirasi utama langkah diplomasi ini. Dalam pemaparannya, Bupati Erwin menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan dan prioritas utama pe...
Read more

Gubernur bersama bupati/walikota Sepakati Perjanjian Kerjasama Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Image
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen ini tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura bersama para bupati/walikota se Sulawesi Tengah tentang biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji, bertempat diruker gubernur, pada Senin (23/12/2024). Adapun maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu : sebagai upaya bersama untuk memberikan kepastian biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji dan untuk membantu/memfasilitasi biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji. Ruang lingkupnya, antara lain :  biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji pergi pulang khususnya biaya transportasi udara dan darat dari asrama haji ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ke asrama haji Balikpapan dan biaya konsumsi. Tampak hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sulteng Dr....
Read more

Wabup Abdul Sahid Tekankan Disiplin ASN, Mulai Evaluasi dari Dinas Pendidikan

Image
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, S.Pd, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kedisiplinan dan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Selasa (29/7/2025), Wabup memimpin langsung apel pagi di halaman Kantor Dinas Pendidikan sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap disiplin pegawai. Apel ini merupakan tindak lanjut dari apel gabungan pada Jumat lalu (25/7/2025) yang dipimpin bersama Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom. Setelah memulai pemantauan dari Dinas Pekerjaan Umum pada hari Senin, Wabup melanjutkan kunjungannya ke Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung kedisiplinan pegawai. Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa budaya kerja yang tertib dan disiplin adalah pondasi bagi birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. _Saya akan konsisten mengecek langsung pelaksanaan kedisiplinan pegawai. Ini adalah bentuk tanggung jawab moril saya kepada masyara...
Read more