Perkuat Ideologi Pancasila dalam Pembangunan Wisata, Pemkab Parigi Moutong Bersama BPIP Bahas Strategi Integratif Ranperda Ripparkab 2025–2045

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima kunjungan Direktorat Analisis dan Penyelarasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Ruang Rapat Bupati, Selasa (24/6/2025). Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam rancang bangun kebijakan pariwisata daerah jangka panjang.

Rombongan BPIP yang dipimpin oleh Yunita Imelda Tampubolon, Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya, disambut langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Abd Azis Tombolotutu, mewakili Bupati Parigi Moutong.

Kunjungan tersebut berfokus pada penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) Tahun 2025–2045 dengan nilai-nilai ideologis Pancasila, sebagai dasar dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

BPIP menekankan beberapa poin strategis, antara lain:

1. Penyelarasan filosofis antara substansi Ripparkab dengan indikator tiap sila Pancasila.
2. Ripparkab menjadi dokumen masterplan sektor wisata 20 tahun ke depan, yang wajib diarahkan secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
3. BPIP merekomendasikan agar dalam proses harmonisasi regulasi, akademisi dan BPIP terlibat aktif guna memastikan kesesuaian ideologi negara dalam setiap pasal dan arah kebijakan.
4. Produk hukum daerah harus memuat dimensi integritas kebangsaan serta keberpihakan pada masyarakat lokal.

Dalam sambutannya, Abd Azis Tombolotutu menyampaikan apresiasi terhadap BPIP yang telah memberikan pendampingan substantif terhadap Ranperda tersebut.

"Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari konsistensi Pemkab dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, termasuk pembangunan pariwisata, tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai ideologi Pancasila,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Ranperda Ripparkab dijadwalkan akan dibahas pada Triwulan III Tahun 2025, dan menjadi salah satu produk hukum prioritas tahun ini.

Dokumen Ripparkab dinilai strategis karena sejalan dengan visi-misi daerah, yaitu Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa. Melalui pembangunan destinasi wisata berbasis potensi desa, identitas budaya, dan kearifan lokal, pariwisata di Parigi Moutong diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, sekaligus sarana internalisasi nilai-nilai kebangsaan.

Pemkab Parigi Moutong juga menekankan isu penting terkait: 

1. Pelibatan desa wisata sebagai aktor utama pembangunan wisata berkelanjutan. 
2. Pencegahan komersialisasi berlebihan yang mengaburkan nilai budaya dan sosial.
3. Penyiapan regulasi untuk menjaga kedaulatan masyarakat adat dan lingkungan di tengah ekspansi sektor pariwisata.

Kunjungan ini menjadi langkah awal sinergi formal antara BPIP dan Pemkab Parigi Moutong. Diharapkan, kolaborasi ini melahirkan produk hukum yang tidak hanya legal dan rasional, tapi juga berkarakter kebangsaan.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Hukum, serta perwakilan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

*Prokopim Setda Parigi Moutong*

Popular posts from this blog

Bupati Parigi Moutong Bawa Misi Mulia Pendidikan ke Kementerian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Sambut dengan Komitmen Nasional

Image
Jakarta – Perjuangan menghadirkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa kembali diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui jalur diplomasi strategis. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, memimpin langsung audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., di Gedung A Lantai 2, Ruang Rapat Mendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (3/10). Audiensi ini bukan sekadar agenda formal, melainkan representasi dari tekad sebuah daerah untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anaknya, termasuk mereka yang berada jauh di pelosok, di balik lembah, perbukitan, dan bentangan garis pantai sepanjang 510 kilometer yang membentuk karakter geografis Parigi Moutong. Anak-anak yang selama ini berjalan berjam-jam demi bisa duduk di bangku sekolah menjadi inspirasi utama langkah diplomasi ini. Dalam pemaparannya, Bupati Erwin menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan dan prioritas utama pe...
Read more

Gubernur bersama bupati/walikota Sepakati Perjanjian Kerjasama Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Image
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen ini tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura bersama para bupati/walikota se Sulawesi Tengah tentang biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji, bertempat diruker gubernur, pada Senin (23/12/2024). Adapun maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu : sebagai upaya bersama untuk memberikan kepastian biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji dan untuk membantu/memfasilitasi biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji. Ruang lingkupnya, antara lain :  biaya bantuan penyelenggaraan ibadah haji pergi pulang khususnya biaya transportasi udara dan darat dari asrama haji ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan ke asrama haji Balikpapan dan biaya konsumsi. Tampak hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Sulteng Dr....
Read more

Wabup Abdul Sahid Tekankan Disiplin ASN, Mulai Evaluasi dari Dinas Pendidikan

Image
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, S.Pd, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kedisiplinan dan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Selasa (29/7/2025), Wabup memimpin langsung apel pagi di halaman Kantor Dinas Pendidikan sebagai bagian dari upaya evaluasi menyeluruh terhadap disiplin pegawai. Apel ini merupakan tindak lanjut dari apel gabungan pada Jumat lalu (25/7/2025) yang dipimpin bersama Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom. Setelah memulai pemantauan dari Dinas Pekerjaan Umum pada hari Senin, Wabup melanjutkan kunjungannya ke Dinas Pendidikan untuk mengecek langsung kedisiplinan pegawai. Dalam arahannya, Wabup menegaskan bahwa budaya kerja yang tertib dan disiplin adalah pondasi bagi birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. _Saya akan konsisten mengecek langsung pelaksanaan kedisiplinan pegawai. Ini adalah bentuk tanggung jawab moril saya kepada masyara...
Read more