Parigi Moutong Perjuangkan Anggaran Pusat: Bupati dan DPRD Audiensi Strategis Bersama Banggar DPR RI
Dalam upaya mempercepat pembangunan dan memperkuat sinergi pusat-daerah, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama DPRD melaksanakan audiensi strategis dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/6).
Audiensi yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah Fraksi Golkar, H. Muhidin Mohamad Said, dihadiri langsung oleh Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kehadiran gabungan eksekutif dan legislatif Parigi Moutong ini mencerminkan sinergi dan keseriusan daerah dalam menyuarakan berbagai usulan strategis pembangunan serta memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pusat untuk tahun 2025.
"Kami membawa suara rakyat Parigi Moutong ke tingkat pusat. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar tidak berbanding lurus dengan kemampuan fiskal kami. Maka, dukungan pusat menjadi kebutuhan mutlak untuk membiayai pembangunan multisektor," ungkap Bupati Erwin Burase.
Dalam forum tersebut, disampaikan berbagai isu strategis pembangunan Parigi Moutong, antara lain:
Keterbatasan Anggaran Daerah: Dengan wilayah seluas lebih dari 6.200 km² dan populasi terbesar di Sulawesi Tengah, kemampuan APBD Parigi Moutong dinilai belum mencukupi untuk membiayai pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur secara merata.
Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah: Banyak wilayah masih sulit dijangkau karena keterbatasan jaringan jalan dan konektivitas antar-kecamatan yang lemah.
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Masih tingginya angka stunting, keterbatasan layanan kesehatan, serta minimnya lembaga pendidikan vokasi menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas SDM lokal.
Penguatan Ekonomi Berbasis SDA dan Komoditi Unggulan: Parigi Moutong memiliki potensi pertanian (kakao, kelapa, jagung, padi), perikanan tangkap dan budidaya, serta pariwisata bahari seperti Geopark Maritim Teluk Tomini. Namun, hilirisasi dan nilai tambah belum optimal akibat terbatasnya infrastruktur pendukung.
Ketimpangan Wilayah dan Tantangan Lingkungan: Sebagian besar wilayah masih bergantung pada sektor primer yang rentan terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara berkelanjutan.
Keterlibatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam audiensi ini mencerminkan pelaksanaan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran secara nyata. DPRD menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi rakyat dan mendukung langkah-langkah strategis pemerintah daerah hingga ke tingkat nasional.
"Kami hadir bersama kepala daerah untuk menyampaikan kebutuhan riil masyarakat. Fungsi pengawasan dan anggaran tidak hanya dilaksanakan di daerah, tetapi juga di forum strategis nasional," ujar salah satu pimpinan DPRD.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan wilayah strategis di Teluk Tomini, Parigi Moutong ingin memainkan peran lebih signifikan dalam peta pembangunan nasional. Pemerintah daerah mendorong agar sinergi pusat-daerah tak hanya berwujud koordinasi, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kebijakan fiskal yang berpihak pada wilayah dengan keterbatasan kapasitas fiskal namun kaya potensi.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Parigi Moutong.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
Sumber : Sespri Bupati
