Inflasi, Kesehatan & Perumahan Rakyat Jadi Sorotan: Parigi Moutong Ikuti Rakor Nasional Secara Daring
Rakor ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Agenda utama membahas strategi konkret pengendalian inflasi, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta evaluasi kebijakan layanan kesehatan gratis berbasis siklus hidup masyarakat.
Sorotan Pusat: Rumah Layak, Harga Stabil, dan Kesehatan Menyeluruh
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran, dalam paparannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menyukseskan Program Nasional Tiga Juta Rumah. Ia menyerukan pemerintah daerah agar tidak ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni, serta mendorong penyesuaian regulasi daerah seperti pembebasan BPHTB dan retribusi PBG sesuai SKB 3 Menteri.
Selain itu, ia mengingatkan soal perlunya pengawasan kualitas rumah subsidi, keterlibatan CSR, hingga penghapusan pungli dalam proses perizinan.
Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan skema evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) berbasis tahapan usia, yang akan menyasar warga dari bayi hingga lansia. Pemeriksaan akan dilaksanakan melalui tiga momentum utama: ulang tahun, sekolah, dan kebutuhan khusus. Pelaksanaan PKG sekolah direncanakan dimulai pada tahun ajaran baru, Juli 2025, dengan dukungan lintas sektor pendidikan, agama, dan sosial.
Kondisi Harga dan Enam Jurus Kendali Inflasi
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa pada minggu keempat Juni 2025, sebanyak 16 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 21 provinsi mengalami penurunan dan satu tercatat stabil. Komoditas penyumbang utama kenaikan IPH di antaranya beras, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah.
Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menegaskan evaluasi atas enam langkah konkret pengendalian inflasi yang wajib dilakukan daerah, yaitu:
1. Operasi pasar murah,
2. Inspeksi mendadak ke pasar dan distributor,
3. Kerja sama dengan produsen untuk menjaga kelancaran pasokan,
4. Gerakan menanam,
5. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT),
6. Dukungan transportasi dari APBD.
Rakor ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga, meningkatkan akses perumahan layak, serta memperluas layanan kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
*Prokopim Setda Parigi Moutong*
